NPWP

Posted: April 9, 2011 in Mengenal pajak

Share pengetahuan tentang Perpajakan

Dasar Hukum NPWP

A. Dasar Hukum NPWP adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 27/PJ./1995 tanggal 23 Maret 1995 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha Serta Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 150/PJ/1999 tentang perubahan KEP – 27/PJ./1995
4. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP – 515/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak tertentu dan Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu.
5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 516/PJ./2000 tanggal 4 Desember 2000 tentang Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
6. Keputusan Direktur  Jenderal Pajak  Nomor  KEP – 161/PJ./2001 tanggal 21 Februari 2001 Tentang Jangka Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
7. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP – 525/PJ./2000 tanggal 6 Desember 2000 tentang Tempat Lain Sebagai Tempat terutangnya Pajak Bagi Pengusaha Kena Pajak.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 167/PJ/2003 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 515/PJ./2000 tentang Tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu.

2) Apa yang dimaksud dengan Nomor Pokok Wajib Pajak?

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.)

3) Apa Fungsi NPWP ?

Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Oleh karena itu, kepada setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilikinya. Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan SE – 41/PJ./2003 secara garis besar NPWP mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
2. Sebagai identitas wajib pajak
3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.
4. Untuk dicantumkan dalam semua dokumen perpajakan

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Anda mau bikin NPWP??…… kalo jawabannya iya sebaiknya anda tahu dulu syarat – syaratnya sebelum anda datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) (sesuai dengan domisili anda tentunya). ini dia syarat – syaratnya :

Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi :

Dokumen yang diperlukan hanya berupa fotokopi KTP yang masih berlaku atau Kartu Keluarga. Sedangkan untuk Orang Pribadi yang mempunyai kegiatan usaha ditambah dengan Surat keterangan tempat kegiatan usaha atau usaha pekerjaan bebas dari instansi yang berwenang sekurang – kurangnya Lurah atau Kepala Desa

Wajib Pajak (WP) Badan :

Dokumen yang diperlukan :

a. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan

b. Fotokopi Pengurus

c. Surat Keterangan Kegiatan Usaha dari Lurah

setelah dokumen anda lengkap barulah datang ke KPP atau KP4 untuk memperoleh NPWP.

Di KPP yang mengurusi bagian NPWP adalah seksi Pelayanan (untuk KPP yang menerapkan sistem Administrasi Modern) atau seksi TUP (untuk KPP yang belum menerapkan sistem Administrasi Modern), setelah data anda di input anda akan diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat pada hari kerja berikutnya dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.

Pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan melalui e-register, media elektronik online (internet)

Nb : untuk WP Badan di tambah foto copy NPWP Direktur.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s